Mendorong Pembangunan Desa yang Lebih Inklusif: PPSW Jakarta Perkuat Kapasitas Pemdes dan BPD Desa Belimbing dalam PPRG
PPSW Jakarta terus mendorong terwujudnya pembangunan desa yang lebih inklusif dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Belimbing dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari dukungan implementasi Program Estungkara yang berfokus pada penguatan akses masyarakat adat dan etnis minoritas terhadap layanan publik yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Untuk memastikan pemahaman yang lebih mendalam serta menyesuaikan dengan peran dan fungsi masing-masing lembaga desa, kegiatan peningkatan kapasitas ini dilaksanakan dalam dua kali pelatihan yang terpisah. Pelatihan pertama ditujukan bagi aparatur Pemerintah Desa Belimbing, sementara pelatihan kedua diperuntukkan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pendekatan ini dilakukan agar materi yang disampaikan dapat lebih relevan dengan peran masing-masing pihak dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa.
Kegiatan ini menghadirkan fasilitator dari FITRA Jawa Barat, yaitu Kang Koko dan Kang Amo. Keduanya memfasilitasi proses pembelajaran yang interaktif dengan mengajak peserta untuk memahami pentingnya mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan pembangunan desa. Melalui pendekatan diskusi, studi kasus, serta latihan praktik, para peserta diajak untuk melihat bagaimana kebijakan pembangunan desa dapat dirancang agar lebih adil dan mampu menjawab kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.
Pada pelatihan pertama yang diikuti oleh perangkat Pemerintah Desa Belimbing, peserta diajak untuk memahami konsep dasar gender, kesenjangan gender dalam pembangunan, serta pentingnya mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam penyusunan program pembangunan desa. Selain itu, peserta juga diajak untuk merefleksikan berbagai program yang selama ini telah dijalankan oleh pemerintah desa dan melihat apakah program tersebut telah memberikan manfaat yang setara bagi seluruh warga desa.
Diskusi yang berlangsung selama pelatihan berjalan cukup dinamis. Para peserta berbagi pengalaman mengenai berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan desa. Beberapa peserta menyampaikan bahwa selama ini perencanaan pembangunan desa masih lebih banyak berfokus pada pembangunan fisik, sementara kebutuhan sosial masyarakat belum selalu menjadi perhatian utama.
Pak Roby, Kaur Umum Desa Belimbing, menyampaikan bahwa pelatihan ini memberikan wawasan baru bagi aparatur desa dalam melihat proses perencanaan pembangunan. Menurutnya, selama ini program desa sering kali disusun berdasarkan kebutuhan umum masyarakat tanpa mempertimbangkan secara khusus kebutuhan kelompok tertentu.
“Pelatihan ini membuka pemahaman kami bahwa dalam menyusun program desa perlu melihat kebutuhan masyarakat secara lebih detail, termasuk kebutuhan perempuan dan kelompok lain yang mungkin selama ini belum terlalu diperhatikan,” ungkap Pak Roby.
Hal senada juga disampaikan oleh Pak Endang, Sekretaris Desa Belimbing. Ia menyampaikan bahwa pelatihan ini membantu aparatur desa untuk lebih memahami bagaimana perspektif gender dapat diterapkan dalam proses penyusunan program pembangunan desa.
“Selama ini kami belum terlalu memahami bagaimana konsep gender bisa dimasukkan ke dalam perencanaan desa. Dari pelatihan ini kami mulai melihat bahwa perencanaan desa bisa disusun dengan lebih mempertimbangkan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat,” jelas Pak Endang.
Sementara itu, pelatihan kedua yang diperuntukkan bagi anggota BPD Desa Belimbing lebih menekankan pada penguatan pemahaman mengenai peran BPD dalam memastikan kebijakan desa berjalan secara partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, BPD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dokumen perencanaan dan penganggaran desa telah mempertimbangkan perspektif gender dan inklusi sosial.
Dalam pelatihan ini, anggota BPD diajak untuk memahami bagaimana mereka dapat mengawal dokumen perencanaan desa seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peserta juga diajak untuk melihat pentingnya penggunaan data terpilah dalam proses pengambilan keputusan serta bagaimana data tersebut dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan yang masih terjadi di masyarakat.
Kang Koko, sebagai salah satu fasilitator dari FITRA Jawa Barat, menjelaskan bahwa penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender bukan hanya tentang menghadirkan program khusus bagi perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan mempertimbangkan dampaknya bagi seluruh kelompok masyarakat.
Menurutnya, melalui pendekatan ini pemerintah desa dapat menyusun program yang lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh. Ia juga menekankan bahwa pembangunan desa yang inklusif membutuhkan komitmen dari seluruh pihak, baik pemerintah desa maupun lembaga desa lainnya.
Ketua BPD Desa Belimbing, Bapak Herman, menyampaikan bahwa pelatihan ini memberikan pemahaman baru bagi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan desa. Ia menilai bahwa pemahaman mengenai perspektif gender sangat penting agar BPD dapat memastikan bahwa kebijakan pembangunan desa benar-benar memberikan manfaat yang adil bagi seluruh warga.
“Kami sebagai BPD memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa. Dengan adanya pelatihan ini, kami jadi lebih memahami bagaimana melihat program desa dari sisi yang lebih luas, termasuk apakah program tersebut sudah memperhatikan kebutuhan semua masyarakat,” ungkap Bapak Herman.
Melalui dua rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas ini, PPSW Jakarta berharap baik Pemerintah Desa maupun BPD Desa Belimbing dapat memiliki pemahaman yang lebih kuat mengenai pentingnya mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan desa. Dukungan dari Program Estungkara menjadi bagian penting dalam upaya mendorong perubahan ini, khususnya dalam memperkuat kapasitas pemerintah desa agar mampu menghadirkan layanan publik yang lebih inklusif bagi masyarakat.
Ke depan, diharapkan praktik perencanaan dan penganggaran responsif gender dapat terus diterapkan dalam proses penyusunan program pembangunan desa. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat secara lebih adil serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh warga desa.